Glamping: Indah di Medsos, Rapuh Diterjang Longsor

Glamping: Indah di Medsos, Rapuh Diterjang Longsor

Share it

TRAGEDI longsor yang melumpuhkan salah satu destinasi glamping populer di Badung, Bali menjadi alarm bagi industri pariwisata. Tren wisata glamping (glamour camping) —menawarkan estetika alam terbuka— di Bali kini berada di bawah sorotan tajam. Pemerintah daerah dan pegiat lingkungan mulai menggugat kelayakan lokasi serta komitmen mitigasi bencana para pengelola wisata yang dinilai kerap mengabaikan faktor keselamatan demi mengejar panorama instagenik.

Di tingkat nasional, operasional wisata alam serta akomodasi glamping berdiri di bawah payung hukum. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (yang telah diperbarui melalui UU No. 18 Tahun 2025), pelaku usaha memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap wisatawan.

Aspek legalitas dipertegas melalui PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini mengelompokkan usaha pariwisata alam terbuka ke dalam kategori Risiko Menengah Tinggi hingga Risiko Tinggi, dan mewajibkan kepemilikan Sertifikat Standar Usaha sebelum beroperasi melalui sistem OSS. Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2025 menetapkan Standar Kegiatan Usaha (SKU) kepariwisataan yang mencakup kewajiban safety audit berkala. Dari sisi fisik, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung melarang keras pendirian struktur bangunan pariwisata di zona rawan bencana demi keselamatan publik.

Organisasi dunia seperti UN Tourism (dahulu dikenal sebagai UNWTO) bekerja sama dengan badan PBB lainnya seperti UNEP (Program Lingkungan PBB) dan WMO (Organisasi Meteorologi Dunia) secara aktif merilis kerangka kerja untuk melindungi wisatawan serta keberlanjutan destinasi. Kerangka kerja, panduan, dan inisiatif global yang menjadi acuan internasional meliputi:

  1. Inisiatif SAFE-D (Safety of Destinations)

Salah satu kerangka kerja modern dengan focus utama kesiapsiagaan krisis di destinasi wisata akibat bencana alam (banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan) maupun ancaman kesehatan global. Panduan ini membagi mitigasi menjadi tiga fase utama:

  • Sebelum Krisis (Pre-crisis): Fokus pada pemetaan kerentanan destinasi (vulnerability mapping) dan integrasi sistem peringatan dini (early-warning systems) dengan tata kelola pariwisata lokal.
  • Saat Krisis (During crisis): Protokol komunikasi darurat waktu nyata (real-time) untuk mengevakuasi wisatawan dengan aman.
  • Setelah Krisis (Post-crisis): Membangun kembali kepercayaan pasar dan ketahanan jangka panjang destinasi.
  1. Handbook on Natural Disaster Reduction in Tourist Areas

Buku panduan legendaris yang disusun bersama oleh pakar UN Tourism dan WMO khusus mengulas pengurangan dampak bencana alam di daerah wisata.

  • Panduan ini menggarisbawahi bahwa banyak destinasi populer dunia secara geografis berada di zona rentan, seperti pesisir pantai (rawan badai/tsunami), lembah sungai (rawan banjir bandang), dan kawasan pegunungan (rawan longsor).
  • Di dalamnya diatur tata cara bagaimana industri perhotelan dan operator wisata harus membangun infrastruktur fisik yang tangguh bencana serta menyediakan prosedur evakuasi massal bagi wisatawan asing yang memiliki kendala bahasa.
  1. Deklarasi Glasgow & Policy Guidance untuk Climate Action

Untuk mengatasi akar penyebab bencana hidrometeorologi (perubahan iklim), Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism diluncurkan untuk menyelaraskan sektor pariwisata dengan target Paris Agreement.

  • Melalui panduan kebijakan (Policy Guidance) yang dirilis bersama UNFCCC dan UNEP, pemerintah di berbagai negara dibimbing untuk membuat kebijakan pariwisata rendah karbon, sekaligus melakukan adaptasi iklim guna meminimalisasi kerusakan destinasi wisata akibat cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
  1. Toolbox on Crisis Communications in Tourism

Salah satu tantangan terbesar saat bencana melanda destinasi wisata adalah kepanikan dan simpang siurnya informasi. UN Tourism menerbitkan Toolbox on Crisis Communications in Tourism yang berisi protokol langkah-demi-langkah, templat pesan darurat, dan panduan penggunaan media sosial saat krisis terjadi. Panduan ini memastikan bahwa informasi bahaya tersampaikan kepada wisatawan secara akurat tanpa memicu kepanikan massal yang dapat mematikan reputasi ekonomi destinasi tersebut secara permanen.

Implementasi Regional ASEAN

Di tingkat regional, Indonesia mengacu pada ASEAN Tourism Crisis Communications Manual. Panduan regional ini sangat relevan karena negara-negara Asia Tenggara memiliki karakteristik iklim tropis yang sama, di mana ancaman utamanya adalah bencana hidrometeorologi (seperti siklon tropis, banjir monsun, dan tanah longsor).

Sementara langkah Kemenpar RI dalam melakukan pemetaan digital, pelatihan Tugas Pembantuan di 38 provinsi, hingga sertifikasi pemandu wisata, merupakan turunan langsung dari standarisasi internasional yang diamanatkan oleh organisasi-organisasi dunia tersebut agar pariwisata Indonesia tetap diakui aman di mata global.

Di Atas Zona Merah Bali

Pemerintah Provinsi Bali memperketat benteng hukum kepariwisataan setempat melalui Pergub Bali No. 52 Tahun 2021 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Berdasarkan pasal 24 peraturan tersebut, setiap pelaku usaha akomodasi pariwisata diwajibkan secara hukum untuk melakukan tindakan mitigasi bencana alam secara mandiri:

  • Wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan internal.
  • Wajib memiliki dokumen kajian informasi risiko bencana di area usahanya.
  • Wajib membenahi sarana dan prasarana tempat usaha agar sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan (CHSE).

Komitmen ini diperkuat oleh Pergub Bali No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali yang menegaskan hak perlindungan keselamatan wisatawan. Secara berkala, BPBD Bali juga mewajibkan kepemilikan Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana (SKB) yang menilai kekuatan fisik struktur, sarana mitigasi (rambu dan deteksi dini), kapasitas evakuasi SDM, serta logistik darurat tempat usaha.

Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya celah lemahnya pengawasan. Demi mengejar pemandangan tebing yang dramatis atau aliran sungai yang menenangkan—dua komoditas visual paling laris di media sosial—beberapa pengelola “nekat” mendirikan fasilitas di zona merah hidrometeorologi.

Langkah tegas kini diambil Pemprov Bali melalui Pergub No. 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Berdasarkan panduan mitigasi risiko daerah wisata dari BNPB, instruksi pemetaan ulang (mapping) area rawan dan audit ketat izin AMDAL langsung digulirkan ke seluruh kabupaten untuk menyisir akomodasi alam yang menyalahi tata ruang wilayah.

Kelalaian Operator

Bagi para pengelola yang terbukti lalai, hukum di Indonesia telah menyiapkan sanksi administratif, pidana, dan perdata:

Berdasarkan Perda Bali No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali, bangunan komersial yang terbukti melanggar zonasi lindung atau sempadan sungai dapat dikenai sanksi berupa penghentian operasional, pembongkaran paksa fasilitas secara mandiri, hingga pencabutan izin usaha permanen. Jika terbukti mengabaikan aspek mitigasi hingga memicu korban jiwa, operator dapat dijerat Pasal 359 KUHP (Kelalaian Menyebabkan Kematian) dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun, atau Pasal 360 KUHP (Kelalaian Menyebabkan Luka Berat) dengan ancaman hingga 9 bulan penjara. Selain itu, Pasal 71 UU Penataan Ruang mengancam pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai izin hingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan memicu bencana.

Melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak korban atau keluarga berhak menuntut ganti rugi materiil secara penuh atas kerugian finansial, biaya pengobatan, maupun santunan kematian.

Meniti Lorong Resiliensi

Di tengah evaluasi regulasi, keberlanjutan pariwisata Bali juga bertumpu pada kesadaran wisatawannya. Menjadi responsible traveler bukan lagi sekadar pilihan tren, melainkan sebuah “kewajiban moral” untuk menjaga keselamatan diri sekaligus ekosistem lokal.

Sebagai panduan bagi para pelancong yang ingin tetap menikmati keindahan alam Bali secara aman dan bertanggung jawab, berikut adalah Travel Checklist Keselamatan ber glampingria di alam terbuka:

Sebelum memesan, gunakan fitur satelit Google Maps untuk memastikan tenda tidak berada persis di bawah lereng tebing curam yang gundul atau di bantaran sungai aktif. Tanyakan langsung kepada pengelola mengenai kepemilikan Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana (SKB) dari BPBD atau sertifikasi kepatuhan CHSE. Cari kata kunci seperti “hujan”, “akses jalan”, atau “longsor” pada kolom ulasan digital untuk mengetahui kondisi riil akomodasi saat cuaca buruk. Pilih akomodasi yang menawarkan opsi reschedule atau refund jika terjadi situasi darurat cuaca.

Menjelang keberangkatan (H-3), cek aplikasi Info BMKG atau akun resmi @bpbdbali secara berkala untuk memonitor potensi cuaca ekstrem. Siapkan Go-Bag (Tas Siaga Bencana)— Kemas dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, dan powerbank ke dalam satu tas kecil tahan air (dry bag). Bawa raincoat serta alas kaki anti-selip yang siap menghadapi medan tanah basah—.

Saat tiba di lokasi, luangkan waktu 5 menit saat check-in untuk mengidentifikasi tanda arah evakuasi dan titik kumpul (assembly point) terdekat. Catat nomor resepsionis atau tim keamanan internal yang berjaga 24 jam. Pastikan sinyal seluler atau Wi-Fi darurat berfungsi dengan baik di area tenda Anda.

Selama menginap, waspadai tanda awal longsor, seperti air permukaan yang mendadak keruh berlumpur atau suara gemuruh dari arah perbukitan. Patuhi arahan petugas, ikuti setiap larangan aktivitas luar ruangan demi keselamatan bersama.

Jika hujan lebat turun tanpa henti lebih dari 2 jam disertai angin kencang, segera lakukan evakuasi mandiri ke bangunan permanen yang lebih kokoh (seperti lobi atau restoran) dan tinggalkan tenda glamping Anda.

Bali kini sedang meniti lorong resiliensi yang panjang. Tragedi Pelaga adalah teguran keras bahwa pariwisata berbasis alam —selayaknya tidak mengorbankan keselamatan demi sepotong foto estetik—. Keseimbangan antara keindahan, penegakan regulasi nasional dan daerah yang tegas, serta kesadaran penuh dari wisatawan adalah satu-satunya jalan agar daya lenting pariwisata Pulau Dewata tidak patah diterjang badai musim hujan. ***

 


Share it

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *