Tekanan Ganda Airline Indonesia: Avtur Mahal hingga Transisi SAF
KUALALUMPUR, BTNp: – LONJAKAN harga avtur global dan pelemahan nilai tukar Rupiah ke kisaran Rp17.000 per dolar AS menempatkan industri penerbangan Indonesia dalam tekanan finansial serius sepanjang 2026. Meski pemerintah telah menaikkan batas fuel surcharge hingga 40 persen, asosiasi maskapai menilai langkah tersebut belum cukup menutup biaya operasional riil.
Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) global telah menggerus margin keuntungan dan menempatkan banyak maskapai regional dalam tekanan finansial serius. Bagi industri penerbangan Indonesia, gelombang kenaikan harga energi ini bukan sekadar tren pasar global, melainkan tekanan ganda yang memengaruhi struktur biaya operasional, menaikkan harga tiket domestik, hingga memaksa maskapai mengevaluasi ulang rute penerbangan mereka.
Laporan dari Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) mencatat bahwa porsi biaya bahan bakar terhadap total biaya operasional maskapai di kawasan Asia-Pasifik melonjak tajam dari kisaran 25 persen menjadi 33 persen. Tantangan semakin pelik ketika kontrak lindung nilai (fuel hedging) jangka panjang milik sejumlah maskapai mulai kedaluwarsa, memaksa mereka membeli avtur dengan harga pasar yang sudah melambung tinggi.
Di Indonesia, dampak kenaikan harga avtur terasa jauh lebih dalam dibandingkan rata-rata negara tetangga. Pasalnya, avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total komponen biaya operasional maskapai penerbangan domestik. Hingga November 2026, harga jual avtur di pasar domestik bertengger di kisaran Rp23.315 per liter, –angka yang secara langsung menggerus likuiditas perusahaan penerbangan—.
Situasi diperparah oleh ketidaksesuaian nilai mata uang (currency mismatch). Sekitar 70 persen komponen biaya operasional maskapai nasional —mulai dari avtur, sewa pesawat, hingga perawatan dan suku cadang— harus dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, mayoritas pendapatan maskapai dari rute domestik diterima dalam bentuk Rupiah. Pelemahan nilai tukar Rupiah ke kisaran Rp17.000 per dolar AS membuat beban biaya riil maskapai membengkak dua kali lipat.
Desakan Revisi Tarif Batas Atas
Untuk meredam kerugian agar maskapai tetap bisa beroperasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026. Regulasi ini menyesuaikan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk penerbangan domestik kelas ekonomi hingga 40 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), sekaligus memungkinkan besaran fuel surcharge disesuaikan secara fleksibel mengikuti pergerakan harga avtur bulanan.
Penerapan fuel surcharge maksimal tersebut berdampak langsung pada “kantong” masyarakat, mendorong kenaikan rata-rata harga tiket pesawat domestik sebesar 8 hingga 13 persen.
Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja, mengapresiasi fleksibilitas aturan fuel surcharge berjenjang tersebut karena maskapai tidak lagi harus menunggu siklus evaluasi 60 hari seperti aturan lama. Namun, secara keseluruhan, INACA menilai kebijakan fuel surcharge saja belum cukup menutup kerugian operasional maskapai.
Staf Ahli INACA, Eddy Krismeidi, menyoroti bahwa persentase fuel surcharge masih dihitung dari patokan TBA tahun 2019—ketika kurs Rupiah masih berada di kisaran Rp14.136 per dolar AS. Akibatnya, masih terdapat selisih (gap) yang cukup lebar antara pendapatan tiket maksimal dan biaya operasional aktual. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto, menegaskan bahwa tekanan ganda dari geopolitik global yang mengerek harga minyak serta pelemahan kurs membuat revisi TBA menjadi langkah mendesak agar maskapai tidak terus merugi.
Rute Pendek Terancam
Tekanan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan tiket, mendorong maskapai domestik melakukan strategi khusus untuk bertahan hidup. INACA mengungkapkan bahwa penerbangan domestik berdurasi pendek (di bawah 1 hingga 1,5 jam) “pencetak” kerugian paling parah. Secara teknis, pesawat mengonsumsi avtur paling besar saat lepas landas (take-off) dan mencapai ketinggian jelajah, namun tingginya konsumsi tersebut tidak sebanding dengan tarif tiket jarak pendek yang dibatasi TBA. Kondisi ini memaksa sejumlah maskapai memangkas frekuensi terbang hingga menghentikan sementara rute yang merugi.
Di sisi hilir, kenaikan harga tiket memicu perubahan perilaku konsumen. Masyarakat menjadi jauh lebih selektif dalam merencanakan perjalanan udara, terutama pada musim sepi (low season).
Menjelang periode puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, INACA menekankan bahwa penyelesaian masalah biaya penerbangan tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Perhubungan. Denon Prawiraatmadja mendorong sinergi insentif fiskal lintas kementerian —melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Bea dan Cukai.
Asosiasi mengusulkan dukungan non-tarif seperti pembebasan atau penundaan PPN avtur dan tiket, relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, serta diskon tarif jasa kebandarudaraan agar harga tiket tetap terjangkau masyarakat tanpa mematikan kelangsungan bisnis maskapai nasional.
Kesiapan Transisi SAF

Di tengah tekanan mahalnya avtur konvensional, industri penerbangan Asia-Pasifik juga dituntut segera beralih menuju bahan bakar pesawat berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dalam sidang tahunan 70th Assembly of Presidents di Kuala Lumpur pada 11-13 November 2026, AAPA menyerukan agar pemerintah di kawasan ini mengadopsi delapan prinsip kebijakan utama guna mengejar target pemanfaatan 5 persen SAF pada tahun 2030.
Kedelapan prinsip tersebut menekankan pentingnya pendekatan ekosistem rantai pasok menyeluruh, kepastian regulasi jangka panjang sesuai kesiapan nasional, pencegahan monopoli pasar agar harga kompetitif, serta kesetaraan kesempatan (level playing field) bagi seluruh maskapai. Selain itu, AAPA mendorong regulasi netral teknologi berbasis kinerja penurunan emisi, sertifikasi berstandar internasional seperti CORSIA milik ICAO, harmonisasi aturan lintas negara, serta fleksibilitas pengadaan melalui mekanisme book-and-claim.
Bagi Indonesia, seruan AAPA ini memiliki irisan kuat dengan Peta Jalan Pengembangan Industri SAF Nasional yang menargetkan bauran SAF sebesar 1 persen pada 2027 dan meningkat menjadi 2,5 persen pada 2030. Dari sisi kesiapan teknis dan standar global, Indonesia telah melangkah maju melalui sertifikasi internasional ISCC CORSIA untuk fasilitas penyaluran SAF di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan kritis agar transisi energi hijau ini tidak justru menambah beban finansial maskapai nasional yang tengah terhimpit biaya operasional tinggi. Pertama, struktur penyediaan dan distribusi SAF di dalam negeri perlu didorong menuju iklim persaingan yang lebih terbuka agar harga jualnya tetap kompetitif.
Kedua, sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme book-and-claim sebagaimana diusulkan AAPA. Sistem ini memungkinkan maskapai mengklaim pengurangan emisi dari pembelian SAF tanpa harus menanggung biaya logistik tinggi untuk mendistribusikan fisik bahan bakar tersebut ke ratusan bandara kecil di daerah terpencil.
Pada akhirnya, pemulihan dan keberlanjutan industri penerbangan Indonesia membutuhkan keseimbangan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan skema tarif dan insentif fiskal mampu menjaga napas operasional maskapai hari ini; di sisi lain, kerangka kebijakan SAF yang inklusif dan efisien harus disiapkan agar maskapai nasional mampu bersaing secara berkelanjutan di langit Asia-Pasifik. *BTNewspaper
