Upaya ASEAN Meraih Masa Depan Hijau

MANILA, BTNp: SELAMA 3 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi ASEAN telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan memposisikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, “keuntungan” ini datang dengan harga “mahal” karena kawasan ASEAN sekarang menghadapi peningkatan emisi karbon, penipisan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati, mengancam ketahanan dan daya saing Asia Tenggara dalam jangka panjang. Sementara itu, ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar energi telah menggarisbawahi urgensi untuk melakukan transisi.

Dengan keharusan menerapkan kesepakatan transisi hijau, negara-negara ASEAN meningkatkan upaya untuk mengatur ulang kerangka kebijakan, memobilisasi investasi swasta, dan mempercepat peralihan ke energi bersih untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah meningkatnya risiko iklim dan ekonomi. Di seluruh kawasan, negara-negara anggota melakukan transisi dengan kecepatan  berbeda dan melalui jalur yang berbeda.

Tumbuh Berbeda

Pada peluncuran laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) tentang transisi hijau ASEAN baru-baru ini, para pembicara menekankan perlunya mengatur ulang model ekonomi kawasan menuju pembangunan rendah karbon, tangguh terhadap perubahan iklim, dan inklusif. Laporan tersebut mengevaluasi keadaan transisi ekonomi hijau di ASEAN dan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang menghambat adopsi.

“Mempertahankan pertumbuhan ASEAN, membutuhkan pergeseran yang tegas menuju ekonomi hijau. Transisi ini bukan tentang memperlambat pembangunan. Ini tentang tumbuh secara berbeda—mengejar pertumbuhan yang rendah karbon, efisien sumber daya, tangguh, dan inklusif,” kata Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur dan Tenggara, dan Pasifik, Scott Morris.

Mengutip laporan tersebut,—Memajukan Transisi Ekonomi Hijau di ASEAN/ Advancing the Green Economy Transition in ASEAN—, ia mengatakan ekonomi hijau mewakili peluang ekonomi utama bagi ASEAN karena dapat menghasilkan pendapatan tahunan hingga $1 triliun, menciptakan 30 juta lapangan kerja, dan memperkuat daya saing kawasan dalam ekonomi global yang bergerak cepat menuju keberlanjutan.

“Oleh karena itu, transisi hijau bukan hanya keharusan lingkungan. Ini adalah pendorong yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan,” kata Morris.

Dengan pengelompokan regional yang menetapkan arah umum untuk pergeseran menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Visi Komunitas ASEAN 2045, negara-negara anggota melakukan transisi dengan kecepatan yang berbeda dan melalui jalur yang berbeda.

“Sementara beberapa ekonomi sudah meningkatkan infrastruktur dan teknologi hijau, yang lain masih membangun kerangka kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pembiayaan yang diperlukan. Keragaman ASEAN menghadirkan tantangan sekaligus peluang,” kata Sekretaris Negara Kamboja Pich Rithi di side event Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kamboja, percaya bahwa ASEAN dapat berhasil melakukan transisi.

“Kerja sama regional, koherensi kebijakan, berbagi pengetahuan, dan dukungan internasional sangat penting yang memungkinkan negara-negara —pada berbagai tahap pembangunan— dapat sepenuhnya berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari transisi hijau,” katanya.

Strategi Ekonomi Responsip Iklim

Pemerintah memainkan peran kunci dalam transisi hijau. Meskipun berada pada tahap perkembangan yang berbeda, Kamboja dan Filipina sama-sama mengambil langkah-langkah mendesak menuju ekonomi hijau.

Rithi mengatakan Kamboja sedang mengarusutamakan keberlanjutan, dengan pemerintah secara aktif mempromosikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan strategi ekonomi responsif terhadap iklim. Pemerintah juga berupaya memperluas energi terbarukan, mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan praktik bisnis bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kamboja memandang transisi hijau sebagai peluang menciptakan industri baru di bidang-bidang seperti ekowisata, manufaktur berkelanjutan, dan solusi ekonomi sirkular.

Sementara itu, Filipina melakukan transisi dengan memberlakukan undang-undang diversifikasi pasokan energi dan memastikan tersedianya lapangan kerja bagi warga Filipina di ekonomi hijau. Filipina juga berkomitmen untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energinya dari 21% saat ini menjadi 35% pada tahun 2030 dan 50% pada tahun 2040. Inisiatif tersebut termasuk membuka pengembangan tenaga angin lepas pantai bagi investor asing.

Filipina berupaya menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa untuk selaras dengan standar hijau global. Filipina sedang berupaya menjalin kemitraan global mengurangi limbah plastik dan mendorong ekonomi sirkular.

Untuk memastikan tindakan yang cepat, Filipina juga memastikan departemen pemerintah bekerja sama erat satu sama lain, seperti dipaparkan Menteri Perdagangan Filipina Maria Christina Roque.

Kepala Ekonom ADB Albert Park mengatakan penting juga bagi pemerintah untuk memberikan sinyal jelas kepada konsumen dan produsen tentang peralihan ke teknologi yang lebih berkelanjutan dan bentuk konsumsi berkelanjutan.

Salah satu alat yang sedang dieksplorasi untuk memberikan sinyal jelas kepada pasar adalah penetapan harga karbon, karena hal itu menetapkan harga pada emisi gas rumah kaca. Penetapan harga karbon memberikan insentif untuk beralih dari produk dan produksi intensif emisi ke alternatif lebih bersih, mendorong perusahaan berinvestasi dalam teknologi inovatif rendah karbon dan mendorong konsumen beralih ke barang dan jasa rendah emisi.

Peran Sektor Swasta

Meskipun pemerintah dapat menetapkan arah melalui kebijakan dan regulasi, namun pemerintah, tidak dapat menanggung beban bea transisi hijau ASEAN sendirian. Sektor swasta juga memainkan peran kunci.

“Kebijakan saja tidak mengurangi emisi dan regulasi saja tidak membangun sistem energi terbarukan, memodernisasi pabrik, atau menciptakan lapangan kerja hijau. Di situlah investasi swasta menjadi sangat diperlukan,” kata Morris.

Park mencatat pentingnya kemitraan publik-swasta dalam memobilisasi modal, mengingat bahwa bagi banyak negara, paparan risikonya sangat tinggi.

“Ini benar-benar tentang memfasilitasi investasi dari sektor swasta —di mana uang berada—membutuhkan dukungan lingkungan dan memberikan sinyal niat kebijakan yang jelas. Ada banyak pekerjaan detail yang dibutuhkan untuk menciptakan standar dan mengurangi ketidakpastian, sehingga kemitraan publik-swasta sangat penting untuk menarik modal sektor swasta, “ katanya.

Transisi Inklusif

Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan penciptaan lapangan kerja hijau dan pengembangan keterampilan hijau. Laporan ADB menyatakan bahwa 1 dari 3 pekerjaan di ASEAN bergantung pada sumber daya alam. Ini termasuk lebih dari 100 juta pekerja yang terlibat dalam pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata berbasis alam.

“Ketergantungan yang tinggi pada sistem alam berarti bahwa degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim menimbulkan risiko signifikan terhadap mata pencaharian, terutama bagi mereka yang berada di daerah pedesaan dan pesisir,” kata laporan tersebut.

“Oleh karena itu, melindungi ekosistem ini bukan hanya prioritas lingkungan tetapi juga kebutuhan sosial ekonomi.”

Mempromosikan lapangan kerja hijau di sektor-sektor ini—melalui pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan mata pencaharian yang tahan terhadap perubahan iklim—dapat membantu melindungi lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membangun ketahanan jangka panjang.

Menciptakan lapangan kerja hijau juga memastikan keluarga tetap bersatu. Filipina memiliki populasi besar dan ekspor utama nya adalah sumber daya manusia. Sebaiknya Filipina menciptakan lapangan kerja dalam negeri, kata Roque.

Masa Depan Hijau $1 Triliun

Dengan jalur nasional berbeda, kerja sama regional sangat penting untuk membuat transisi ini sukses. ASEAN telah menetapkan kerangka kerja dan inisiatif untuk memperkuat koordinasi dan mendukung negara-negara anggota saat mereka beralih ke model pertumbuhan berkelanjutan.

Jaringan Listrik ASEAN dukungan ADB adalah inisiatif regional utama karena berupaya mengintegrasikan sistem tenaga listrik nasional dan memungkinkan perdagangan listrik lintas batas untuk meningkatkan keamanan energi serta mendukung transisi ke energi lebih bersih. Proyek ini diperkirakan menelan biaya lebih dari $16 miliar, dengan sembilan dari 18 proyek interkoneksi yang direncanakan sudah beroperasi pada tahun 2022.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Satvinder Singh mengatakan kawasan ini telah memajukan agenda hijau dengan menanamkan keberlanjutan dalam visi 2045-nya. ASEAN juga berencana untuk melacak apa yang dilakukan kawasan ini secara berkelanjutan dalam hal lingkungan, katanya. *BTNewspaper