Memperkuat Akar dan Pohon Peneduh Nusantara

DEWAN Pengurus Daerah Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali (DPD Prajaniti Bali) bekerjasama dengan Pusat Kajian Akademisi Pancasila (Pusaka Pancasila) menggelar webinar nasional hari Sabtu 29 Mei 2021 dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021. Seminar virtual ini juga dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Prajaniti Hindu Indonesia pada 19 Juni 2021 mendatang.

Mengusung tema “ Pancasila: Memperkuat Akar dan Pohon Peneduh Nusantara” menghadirkan  narasumber  Dr. Ir I Ketut Puspa Adnyana, MTP (Akademisi STAH Batara Guru Kendari, Sultra yang juga seorang Widyaiswara Ahli Utama), Patrick Lumbanradja, tokoh muda dari Sumatera Utara, aktif sebagai pengelola Geosite di Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum, Wakil Rektor I dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Denpasar. Dihadiri sekitar 100 peserta secara virtual dan dimoderatori oleh I Made Dwija Suastana, S.H.,M.H.

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa DPP Prajaniti, Gede Narayana, Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, harus digelorakan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Ketua Komisi Informasi Pusat ini, menyitir tema “Memperkuat Akar dan Pohon Peneduh Nusantara”, menandaskan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat kembali untuk membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19 dan krisis multi dimensi.

Sementara itu, Ketua Pusaka Pancasila, Drs. I Nengah Suriata, S.H.,M.H menyampaikan bahwa Pusat Kajian Akademisi (Pusaka) Pancasila ini lahir atas kepedulian para dosen/akademisi yang mengampu mata kuliah Pancasila khususnya di Bali. Melalui Pusaka Pancasila, diharapkan para akademisi di mata kuliah terkait untuk bersama-sama menyatukan langkah dan membuat kajian-kajian terkait Pancasila. Kajian diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pengambil kebijakan dibidang pendidikan baik pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah.

Lebih lanjut Nengah Suriata menegaskan bahwa saat ini muncul kekhawatiran kalangan akademisi, akan digerusnya mata kuliah Pancasila dalam kurikulum wajib di kampus. Bahkan menurutnya, berdasarkan PP No 57 Tahun 2021 tentang standar Pendidikan Nasional, tidak secara gamblang disebutkan salah satu mata kuliah/pelajaran wajib itu Pancasila, namun dengan istilah Kewarganegaraan. Hal ini menurutnya dikhawatirkan dapat mendegradasi pengenalan dan pemahaman secara jelas publik pembelajar tentang falsafah negara Indonesia tersebut.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD Prajaniti Bali, Wayan Sayoga menegaskan nilai-nilai Pancasila jangan sampai hilang dalam kurikulum pendidikan dalam semua tingkatan. “Istilah Pancasila harus jelas disebut dalam kurikulum, dan mata kuliah ataupun mata pelajaran”, tegas Wayan Sayoga.

Dia menambahkan para founding father bangsa sudah sedemikian rupa menyiapkan dasar negara ini dengan nilai-nilai luhur yang digali murni dari bumi Indonesia. “Pemerintah dan segenap stakeholder harus berada pada posisi yang jelas, bahwa Pancasila adalah harga mati bagi bangsa Indonesia,”Wayan Sayoga mengingatkan.

Kearifan Lokal

Dilain sisi Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana, MTP, dalam bahasan “Kearifan Lokal Nusantara, Perekat Akar Negara Pancasila, Studi Kearifan Lokal Bali di Sulawesi Tenggara”, menyitir penelitian Cyrus Network yang menyatakan hanya 70.3 % responden menerima ideologi Pancasila.

 “Ini tentu mengkhawatirkan,” ujar Dr. Ketut Puspa Adnyana yang juga seorang pinandita (Pemangku) tersebut.

Ancaman terhadap Pancasila sudah sangat nyata sekarang, mulai dari ancaman radikalisme, proxy war, kejahatan komunikasi (cyber crime), hoax, belum lagi tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, diperlukan upaya membumikan Pancasila dalam arti yang sebenar-benarnya. Pancasila harus menjadi way of life bangsa Indonesia, empat consensus dasar bernegara harus terus digelorakan  menuju cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur, papar Puspa Adnyana.

Keterhubungan Peradaban Umat

Bagi Patrick Lumbanradja yang “Memandang Kebhinekaan Indonesia dari Danau Toba”, berhasil peserta pada perspektif baru adanya keterhubungan peradaban umat manusia bukan hanya di Nusantara namun di dunia. Letusan Gunung Toba Purba yang terjadi jutaan tahun lalu, telah pula mengubah peradaban manusia di bumi.

Deretan kepulauan nusantara yang awalnya menyatu dengan daratan Asia, Akibat letusan gunung menjadi terpisah. Sebelum terpisah –oleh lautan — manusia bumi, bebas berjalan kaki, melakukam hidup nomaden dari Afrika, ke Asia, dari Asia menuju kepulauan nusantara demikian sebaliknya. Merupakan suatu keniscayaan sekaligus anugerah luar biasa, bahwa sesungguhnya manusia nusantara khususnya berada dalam payung peradaban yang sama.

”Jadi karena kita semua saudara, kita mesti saling mendukung, bahu-membahu membangun Indonesia untuk lebih baik lagi. Kami yang berada di pesisir danau Toba merasa begitu dekat dengan saudara-saudara kami yang lainnya, apalagi dengan Bali. Banyak peradaban budaya Bali yang begitu identik dengan kami, contoh penggunaan benang/kain tri warna (merah, putih hitam), dipakai juga di pulau Samosir. Kebhinekaan adalah anugerah indah bagi Indonesia dan kita patut mensyukurinya, “ tegas Patrick Lumbanraja.

Sementara itu, Prof Dr. I Putu Gelgel, S.H.,M.Hum. yang menjadi narasumber pamungkas menyampaikan bahwa saat ini  negara Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi yang mengarah kepada radikalisme, serta berbagai kesenjangan khususnya kesenjangan ekonomi. Prof Gelgel juga sepakat dengan para narasumber sebelumnya tentang bagaimana upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan dalam membumikan Pancasila. Disatu sisi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar ini menggarisbawahi, perlunya keteladanan para pemimpin disemua tingkatan.

“Para pemimpin di semua level harus memberi contoh kepada rakyatnya,” tegas Prof Gelgel.

Selain itu menurutnya, adanya paham atau ideology totaliter turut menjadi ancaman hakekat kebangsaan. Ideologi totaliter adalah suatu paham yang mengklaim bahwa idiologinya adalah merupakan kebenaran yang mutlak, serta menuntut ketaatan tanpa reserve. Pengikutnya dilarang  memperhatikan suara hati mereka, kewajibannya adalah taat tanpa reserve (ketaatan mutlak), siapa yang tidak taat disingkirkan.

Solusi yang ditawarkannya adalah segenap komponen bangsa harus terus berupaya memupuk semangat kebangsaaan, mau belajar dari sejarah, memperkuat ideologi Pancasila, NKRI dan Kebhinekaan bangsa secara massif dan sungguh-sungguh. Namun yang tak kalah pentingnya menurut Prof Gelgel adalah, para pemimpin hendaknya mampu memberikan teladan, Ing Ngarso Sung Tulodo, mulai dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, pemimpin dan keluarganya menjauhkan diri dari pola hidup berpoya-poya, tidak melakukan korupsi dan lain sebagainya.

Prof Gelgel menutup paparannya dengan menyitir pesan Proklamator RI, Soekarno:

Andai kau tahu, Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua itu semata-mata agar kalian tidak berkelahi anak-anakku. *BTNewspaper/e/rls